Kebumen,(Banyumas Pos) – Beragam jenis bantuan akan diberikan Pemkab Kebumen kepada sejumlah golongan masyarakat yakni anak terlantar, gelandangan, pengemis, difabel, dan rumah tangga miskin. Bantuan tersebut melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dengan anggaran Rp800 juta.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, total ada 520 penerima yang mendapat bansos sembako dari program tersebut selama enam bulan. Masing-masing dari mereka mendapat beras 9 kg, telur, minyak, roti, susu, dan daging ikan.
“Pemberian bansos sembako masih menjadi hal yang dibutuhkan oleh para anak-anak terlantar, gelandangan dan pengemis, disabilitas, serta rumah tangga miskin. Karena itu tahun ini kita berikan kepada mereka sembako selama enam bulan,” ujar bupati, Rabu 19 Juni 2024.
Adapun bantuan diberikan tiap dua bulan sekali sehingga dalam enam bulan itu diberikan tiga kali. Distribusi bantuan diberikan melalui pemerintah desa di lima kecamatan yang masuk dalam wilayah miskin ekstrem yakni Kecamatan Alian, Sadang, Karangsambung, Karanggayam, dan Sempor.
Bantuan untuk Difabel di Luar Panti
Untuk difabel, Bupati Arif menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan bantuan untuk mereka yang berada di luar panti berupa alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat, kaki palsu dan sebagainya. Rencana bantuan akan diberikan pada bulan Juni tahun ini untuk 100 orang.
“Jumlah penerimanya itu ada 100 orang,” lanjutnya.
Bantuan langsung tunai juga akan diberikan kepada masyarakat yang mengalami cacat berat berupa uang sebesar Rp1,3 juta, dengan jumlah total penerima sebanyak 140 orang. Bantuan dikirim langsung melalui rekening masing-masing.
“Insya Allah kita berikan pada bulan Agustus 2024, langsung ke rekening penerima manfaat sebesar Rp1,3 juta per orang,” lanjutnya.
Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil yang layak dan pantas mendapat perhatian. Ia menyebut pemberian bantuan ini akan terus berjalan setiap tahun.
“Saya berharap penyaluran ini di lakukan secara transparan, demokratis, dan akuntabel sehingga masyarakat bisa sepenuhnya merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah tanpa ada pemotongan,” pungkasnya. (***)